Sukseskan Sail Raja Ampat 2014 "Membangun Bahari Menuju Raja Ampat Ke Pentas Wisata Dunia" 21 Juni 2014 di Pantai WTC Kota Waisai, Raja Ampat - Papua Barat
Populer :
Berita
 
DEKIN dan Japan Coast Guard
Diskusikan masalah Keamanan dan keselamatan di laut
tanggal ditambahkan 15 Juli 2011
beri komentar print text

Sekretaris Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN) Dr. Rizald M. Rompas, M. Agr yang didampingi oleh Tenaga Ahli DEKIN Bidang Pelayaran Capt. B.J. Pitna yang mengunjungi markas Japan Coast Guard (JCG)  di Tokyo pada 4 – 10 Juli 2011 lalu menjelaskan bahwa banyak informasi mengenai Coast Guard di Jepang yang dapat diterapkan di Indonesia. “Indonesia dapat belajar dari peran, tugas, fungsi dan sumber dana operasional yang dimiliki oleh JCG”, lanjut Rompas.  Lebih lanjut doktor lulusan Jepang ini menguraikan bahwa Coast Guard berada di bawah  satu komando sehingga koordinasi di seluruh wilayah terpadu dan terintegrasi. Dengan menggunakan teknologi tinggi, sistem pengawasan yang dilakukan oleh JCG di laut sangat akurat.

 

Selain bertugas untuk menangani keamanan dan keselamatan di laut khususnya di laut teritorial dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang, Coast Guard Jepang juga melaksanakan 3 tugas lainnya yaitu pencarian dan penyelamatan permasalahan di laut (rescue), melaksanakan tugas yang berkaitan dengan survey hidrografi dan oseanografi serta manajemen lalu lintas maritim. JCG sendiri memiliki 9 kantor Vessel Traffic Service Center yang bertugas mengawasi pelayaran kapal dan keselamatan di laut Jepang dan sekitarnya untuk dilaporkan ke kantor pusat JCG di Tokyo.

 

Sekretaris DEKIN Rizald M. Rompas menjelaskan bahwa JCG yang dikomandani oleh Admiral Hisayasu Suzuki, dalam menjalankan tugasnya didukung oleh teknologi tinggi dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sangat memadai. “Ada sekitar 121 kapal patrol (patrol vessel) yang dimiliki oleh JCG untuk mengamankan wilayah laut Jepang. Ditambah lagi dengan kapal khusus untuk survey hidrografi sebanyak 13 unit, 72 pesawat termasuk heli, dan 3 unit traning boats. Bisa dibandingkan berapa sarana pengawasan yang kita miliki untuk menjaga dan mengamankan wilayah laut Indonesia yang lebih luas dari wilayah laut Jepang”, lanjut Rompas.                    

Berbeda dengan penanganan keamanan laut di Indonesia. Saat ini terdapat satuan-satuan patroli laut dari berbagai instansi yang berperan dalam penegakan hukum, keamanan dan keselamatan di laut, antara lain Direktorat Jenderal Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (Kementerian Kelautan dan Perikanan), Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Kementerian Perhubungan), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Kementerian Keuangan), Polri, dan TNI-AL. Setiap instansi menjalankan tugas berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku di sektor masing-masing dan berjalan di bawah koordinasi BAKORKAMLA (Badan Koordinasi Keamanan Laut).  Hal ini menyebabkan instansi-instansi penegak hukum dan keamanan di laut cenderung tetap sebatas melaksanakan tugas secara parsial, berdasarkan Undang-Undang yang mengamanatkannya. Lebih dari itu, pelaksanaan penegakan hukum di laut saat ini tidak efisien dan cenderung menunjukkan persaingan kepentingan antar instansi sehingga merugikan upaya penegakan hukum dan pengguna jasa kelautan.

Selain berdiskusi dengan Japan Coast Guard, DEKIN juga membicarakan masalah pengelolaan laut secara terpadu dengan Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism Japan. Menurut Sekretaris DEKIN, sesuai dengan UU Jepang No.33 Tahun 2007 tentang Basic Act on Ocean Policy, Jepang membentuk lembaga tersendiri untuk mengatur kebijakan kelautan dan penyelarasan program oleh setiap instansi terkait. “Mereka menyebut Headquaters for Ocean Policy (Markas Besar Ocean Policy). Tugasnya samalah dengan Dewan Kelautan Indonesia. Bedanya, Kepala Mabes Ocean Policy (Secretary General of The Headquarters for Ocean Policy) Yoshikiyo Ono kedudukannya setingkat dengan Menteri, oleh sebab itu seluruh kegiatannya dilaporkan pada rapat kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri Jepang.” urai Rompas.

Atensi Jepang terhadap pembangunan di bidang kelautan diakui sangat tinggi. Untuk kepentingan riset kelautan, juga dibentuk Ocean Policy Research Foundation – sebuah badan yang tidak dibiayai oleh negara namun didukung penuh oleh para pemangku kepentingan di laut termasuk perusahaan-perusahaan besar yang memiliki usaha di laut. Badan ini juga membantu kelancaran tugas Mabes Ocean Policy dalam mewujudkan Japan’s Ocean Policy (Kebijakan Kelautan Jepang) dan merumuskan Undang-Undang tentang Kelautan di negara matahari terbit tersebut (Fiv-ove).


print text
ke atas
Beri komentar
Nama
Email

(Maksimal huruf : 400)
Sisa Huruf .
 

Komentar

Oleh : jos 
Waktu : 30 November 2011 07:48:14
     
   
 
 
Oleh : Tanpa Nama 
Waktu : 12 November 2011 16:19:33
     
   
 
 
Oleh : Tanpa Nama 
Waktu : 12 November 2011 16:01:32
     
   
 
 
Hari Nusantara Tahun 2014
Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan
13 Desember 2014
Sail Raja Ampat 2014
Pantai WTC Kota Waisai Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat
21 Juni 2014
Tentang DEKIN
Latar Belakang
Tugas dan Fungsi
Visi dan Misi
Struktur Organisasi
Anggota
Menteri
Anggota Tim Pakar, Perguruan Tinggi, Asosiasi dan LSM
 
  Jajak Pendapat
Pembangunan Kelautan
Setujukah Saudara sebagai Negara Kepulauan yang diakui UNCLOS 1982, Indonesia perlu segera menetapkan UU Kelautan sebagai payung hukum semua peraturan bidang kelautan?
Setuju
Tidak Setuju
Tidak Tahu
 

DEWAN KELAUTAN INDONESIA
Gedung Mina Bahari II, Kementrian Kelautan dan Perikanan Lt. 7
Medan Merdeka Timur No. 16, Jakarta Pusat 10110
Telp./Fax. (021) 3522936/38